Aliansi Wartawan Subang Demo Tolak RKUHP dan Kekerasan Polisi Terhadap Jurnalis

Aliansi Wartawan Subang Gelar Aksi Longmarch ke Mapolres, Pemkab dan DPRD Subang.

SUBANG, – Aliansi Wartawan Subang menggelar aksi unjuk rasa tolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan kekerasan terhadap jurnalis. Aksi unjuk rasa dilakukan di tiga lokasi yakni di Mapolres Subang, Pemkab Subang, dan terakhir di DPRD Subang. Senin (30/9/2019).

Kordinator aksi Warlan mengatakan, dalam aksi yang diikuti puluhan wartawan tersebut, Aliansi Wartawan Subang menuntut DPR menghapus pasal terkait pembatasan kebebasan pers serta menuntut pihak kepolisian meminta maaf atas tindakan represif yang dilakukan terhadap jurnalis yang tengah melakukan peliputan.

“Kita menentang RKUHP dan rancangan undang-undang yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Telah kita sepakati bahwa ada sekitar 10 pasal yang kami kira akan mengkebiri tugas wartawan,” jelas Warlan.

Selain itu pihaknya pun meminta kepada DPR untuk membatalkan pengesahan RKUHP. “ Iya, rancangan undang- undang kami minta jangan ditunda, batalkan saja,” tegasnya.

Menurutnya, 10 pasal yang ada pada RKUHP tidak sesuai dengan semangat pasal 6 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta pers berperan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Kami menilai bahwa pasal-pasal yang ada di RKUHP banyak yang tidak sesuai dengan semangat UU Pers,” ungkapnya.

Selain itu, massa meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas anggota kepolisian yang melakukan aksi kekerasan pada wartawan.

“Kapolri harus menindak anggotanya yang melakukan tindakan represif terhadap jurnalis saat melakukan peliputan,” tambah Warlan.

Pihaknya juga menuntut Kapolri mematuhi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II2017 pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan

“Kita tegaskan disini Kapolri harus memerintahkan anak buahnya di lapangan untuk tidak menghalangi kerja jurnalis yang dilindungi UU Pers,” tegasnya.

Diketahui, aksi tersebut dilakukan dengan cara longmarch dimulai di Mapolres Subang, kemudian konvoi ke Pemkab dan Gedung DPRD Subang. (Wes)

Baca juga

Leave a Comment